Jakarta, liputan.co.id – Pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini Bakrie menyatakan keprihatinannya saat mengetahui ketertinggalan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia hanya lantaran pembatasan kinerja birokrat di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Kemandirian industri pertahanan menyongsong Indonesia menuju negara maritim dunia menjadi dasar pijakan terkonsolidasikannya semua kinerja birokrasi secara integral,” kata Connie, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Di sisi lanjutnya, terkesan masih parsialnya kinerja birokrasi seperti di Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait Alutsista.
Dia mencontohkan bagian pengadaan di Kemhan yang seharusnya ada peta analisis, lalu ada kebijakan strategis, kemudian ada analisis pencatatan kebutuhan. Disusul tahapan pengesahan, akuisisi, pembiayaan, penganggaran dan penghapusan.
“Kenyataannya, Setjen belum mampu mensinergikan kinerja para Ditjen seperti Ditjen Rencana Pertahanan (Ditjen Renhan Kemhan) dimana aparat bagian pembahasan 1,2,3 tidak disertakan untuk pembahasan bagian 4,5,6,7 atau sebaliknya,” ujar Connie.
Selain itu, dia juga menilai Inspektorat Jenderal (Itjen Kemhan) sebatas mengawasi anggaran dan akuisisi di mana seharusnya mengawasi pembahasan awal hingga akhir dari pembahasan 1,2,3,4,5,6,7.
Padahal lanjutnya, PT Dirgantara Indonesia sudah bisa memproduksi helikopter serupa Agusta Westland (AW) 101 buatan Italia-Inggris yang ditolak Presiden Joko Widodo sebagai pesawat kepresidenan yang baru menggantikan helikopter Super Puma. “PT DI sudah bisa tuh bikin heli AW 101,” pungkasnya.
Komentar