Jakarta, liputan.co.id – Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI DR Fadli Zon, menyatakan keprihatinannya terhadap nilai tawar Indonesia yang rendah terhadap Pemeritahan Arab Saudi. Padahal menurut Fadli, jumlah jamaah haji terbanyak se dunia.
“Indonesia membutuhkan Kementerian Haji, yang terpisah dari Kementerian Agama, untuk fokus bekerja mengurusi calon haji sekaligus lobi-lobi dengan pemerintahan Arab Saudi,” kata Fadli, kepada wartawan, di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Kalau Kementerian Haji ini ada lanjutnya, tentu institusi tersebut akan lebih fokus mengurusi semua hal yang berkaitan dengan semua persiapan hingga selesainya proses haji. “Termasuk pengelolaan uang jamaah haji. Di Malaysia ada Tabung Haji sedangkan di Indonesia ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dalam kesempatan yang sama, anggota Timwas Haji Iskan Qolba Lubis dan Sodik Mujahid melihat penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) masih perlu dikritisi lantaran banyaknya kelemahan.
Menurutnya, kelemahan tersebut mulai dari perencanaan, teknis kemitraan seperti katering dan pemondokan, petugas, hingga urusan koordinasi dan informasi bagi jamaah haji.
“Semua itu memang diawali daya tawar rendah Indonesia terhadap Arab Saudi sehingga seringkali pemondokan yang sudah di-booking Indonesia dikalahkan oleh negara lain yang datang belakangan sesuai keinginan muasyasyah Arab Saudi,” ujarnya.
Padahal imbuhnya, Jamaah Indonesia terbesar yaitu 221 ribu jiwa, yang jika kita setop sekali saja akan membuat kosong pemondokan.
Komentar