Jakarta, Liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap proses kasus Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berjalan secara adil dan transparan.
“Prinsip adil dan transparan tersebut menjadi penting untuk menghormati Viktor sebagai anggota DPR dan warga negara yang memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas penyataannya,” kata Fahri, Senin (7/8/2017).
Diberitakan, Viktor dilaporkan masyarakat ke MKD terkait pernyataannya dalam acara Deklarasi Calon Bupati Kapubaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada pada 1 Agustus 2017 lalu yang menyebut empat partai ingin mendirikan negara khilafah.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu menegaskan, hingga saat ini Viktor belum menyatakan keterangan tambahan (klarifikasi) selain dari video yang ada beredar di media sosial.
“Kalau memang publik sudah membuat laporan hukum ke Polri maupun laporan etik ke MKD, maka tentu politikus NasDem itu akan punya kesempatan memberikan klarifikasi di MKD sebagai mahkamah etik dewan,” jelas Fahri.
Fahri sangat berharap, semua proses persidangan di MKD bisa segera dilakukan sebab pada 16 Agustus, masa persidangan dibuka kembali dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden.
“Saya mengusulkan MKD bertindak cepat agar tanggal 16 sudah ada pertemuan rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan dan tanggal 18 bisa dilakukan sidang untuk klarifikasi terlebih dahulu,” sarannya.
Dia ingatkan, jangan ada persidangan di dunia ini yang hanya sepihak, setiap warga negara harus menghormati proses persidangan dan membiarkan kedua belah pihak baik antara pelapor dan yang dilaporkan bisa saling mengklarifikasi.
“Negara beradab itu tidak boleh ada keputusan sepihak. Harus menghormati peradilan dan persidangan. Begitu cara kita melihat persoalan ini tidak boleh sepihak harus melalui peradilan,” pungkasnya.
Komentar