oleh

Fahri Hamzah: Pak Joko Widodo, KPK Itu negara Dalam Negara

Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengulangi lagi pernyataannya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan layaknya negara dalam Negara.

Pengulangan ini terjadi menurut Fahri, karena saat buka puasa bersama pimpinan Lembaga Negara pada Ramadan yang lalu, hal serupa sudah dia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah sampaikan ini secara langsung kepada Presiden Joko Widodo bahkan di depan peserta buka puasa bersama lembaga negara Ramadan lalu. Sekarang saya tegaskan kembali, bahaya KPK karena beroperasi sebagai negara dalam negara,” kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (25/7/2017).

Dikatakannya, baru saja ada OTT kembali. Seorang pejabat tinggi setingkat Dirjen ditangkap karena menerima uang Rp 20 Miliar. “Katakanlah itu benar dan dapat dibuktikan akhirnya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana hukum ditegakkan? Hukum bukan soal hasil, tapi soal cara. Penegakan hukum dengan cara yang salah tetap salah. Perang saja ada aturan main. Apalagi penegakan Hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu menjelaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) yang diklaim KPK itu ilegal dan sangat mungkin tidak.

Alasannya kata Fahri, sejak keputusan MK atas Judicial Review UU ITE (UU No.11/2008) membatalkan Pasal 31(D), MK mengatakan bahwa Penyadapan adalah pelanggaran HAM dan harus memakai undang-undang.

Hal itu ujar Fahri, juga diperkuat dengan revisi UU ITE menjadi UU Nomor 19 tahun 2016, di mana pada Pasal 31 (4) menyatakan bahwa pengaturan penyadapan harus dengan undang-undang. “Dalam ketiadaan undang-undang lalu KPK membuat SOP yang SAMPAI SAAT INI TIDAK PERNAH DIPUBLIKASIKAN,” kata dia.

Karena itu Fahri mempertanyakan, bagaimana publik meminta pertanggungjawaban atas penyadapan yang dilakukan KPK? Kapan penyadapan dilakukan? Kepada siapa saja? Berapa banyak? Mana yang rahasia dan mana yang tidak? “Semuanya menjadi liar dan menjadi kegiatan informal dan ilegal,” imbuhnya.

Karena alasan itu juga Fahri menyatakan ini adalah kegiatan bawah tanah. Ini adalah klandenstein yang membahayakan negara. Ada kemungkinan operasi klandenstein itu dilakoni untuk kepentingan pihak lain untuk membisniskan pasar gelap keadilan dan menghancurkan nama dan reputasi lembaga negara.

“Maka saya ingatkan Presiden, waspadalah Pak karena KPK dioperasikan seperti negara dalam negara! Ada kemungkinan mulai banyak pejabat yang disadap secara sepihak lalu diperas,” pungkasnya.

Komentar