Nono Sampono Berharap Pemerintah Tindaklanjuti Aspirasi Daerah

Jakarta, liputan.co.id – Sepanjang tahun sidang 2016-2017 ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menghasilkan 10 usul inisiatif rancangan undang-undang (RUU), 15 hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, enam pertimbangan terkait anggaran dan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, enam pandangan, pendapat dan pertimbangan terhadap RUU serta satu usul Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPD.

“Keseluruhan hasil kerja tersebut merupakan upaya DPD merespon aspirasi daerah yang membutuhkan jaminan kepastian hukum. DPD berharap, Pemerintah dapat menindaklanjuti sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat dan daerah,” kata Wakil Ketua DPD Nono Sampono, di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Akhir-akhir ini lanjutnya, pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan tengah diupayakan oleh Pemerintah. Terutama di wilayah Indonesia Timur dan wilayah perbatasan. “Untuk itu DPD merasa perlu memberikan kontribusi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dengan menyusun RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan,” ujarnya.

Senator asal Provinsi Maluku itu juga menegaskan bahwa DPD juga memberikan perhatian terhadap sistem perencanaan pambangunan. Tahapan perencanaan sebagai langkah awal yang penting harus disusun dalam suatu peraturan yang bersifat komprehensif.

“Kondisi ini diperlukan agar dihasilkan suatu sistem pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang terarah. DPD juga memandang bahwa kejelasan porsi kewenangan antara pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan perlu diatur secara tegas,” kata Nono.

Untuk itu mantan Komandan Paspamres ini menegaskan, DPD saat ini tengah menyusun RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar dapat memposisikan daerah sebagai mitra kerja Pemerintah dalam pembangunan. “Hal ini ditujukan agar pembangunan di daerah terwujud dengan efektif, efisien dan terintegrasi secara nasional,” pungkasnya.

Komentar