Jakarta, liputan.co.id – Delegasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengunjungi Kantor Pusat the Asian Development Bank (ADB) di Distrik Mandaluyong City, Metro Manila, Kamis (10/8/2017).
Isu utama yang menjadi perhatian delegasi BKSP DPD terkait kemungkinan pembiayaan pembangunan daerah melalui skema ADB.
“Kita membutuhkan Rp 5.000 triliun untuk infrastruktur sedangkan yang bisa didukung oleh APBN, APBD dan hibah menurut informasi hanya sekitar Rp. 2.500 triliun, jadi ada kebutuhan Rp 2.500 triliun yang mesti melibatkan badan usaha dan swasta,” kata anggota BKSP DPD RI Parlindungan Purba.
Parlindungan Purba mengatakan bahwa DPD RI berencana menyelenggarakan sebuah seminar nasional pembangunan daerah. Potensi pendanaan ADB ujarnya, sangat menarik untuk tujuan pendanaan program-program implementasinya.
“Country Partnership Strategies (CPS) ini pintu masuk, (yang didalamnya) akan kita bicarakan mulai dari asuransi bencana alam, danau, pariwisata, energi terbarukan, jalan raya, air bersih,” kata Ketua Komite II DPD itu.
Pihak ADB yang diwakili oleh Syurkani Ishak Kasim, menyatakan bahwa ADB memiliki mandat development financing seperti program mengatasi kemiskinan dan perlindungan sosial, jadi tidak hanya infrastruktur seperti AIB (Asian Infrastructure Bank) dan bekerja sesuai dengan kesepakatan dengan negara anggota.
“Keunikan ADB adalah yang paling memahami Indonesia karena berada di wilayah Asia Tenggara, dibanding World Bank yang memiliki kapasitas lebih besar namun anggotanya lebih besar 189 negara dan portofolionya bermacam-macam. Kalau Asia Tenggara ini kan pembangunannya lebih jelas, seperti jalan, air bersih dan sebagainya,” ungkap Syaukani.
Apabila daerah ingin terlibat dalam perencanaan ADB imbuh Syukani, maka dapat dilakukan melalui Country Partnership Strategies (CPS) yang akan menjadi dasar pihaknya memutuskan projek-projek yang diprioritaskan di Indonesia.
Komentar