Jakarta, liputan.co.id – Pertengahan Desember tahun 2017 ini, maskapai Vietjet Air diizinkan terbang untuk rute langsung Jakarta-Ho Chi Minh City. Hal baru dari Vietjet Air adalah menjadikan pramugari berbikini sebagai salah satu strategi utama pemasarannya.
Walau pihak maskapai dan Kementerian Perhubungan sudah menjamin bahwa tidak akan ada pramugari berbikini untuk penerbangan di langit Indonesia dan berkomitmen mengenakan seragam yang sopan, namun rencana pemberian izin ini menuai kontroversi publik.
“Saya termasuk yang menyayangkan pemberian izin ini. Makanya saya mendesak Kementerian Perhubungan sebagai pemegang otoritas harus menjamin bahwa komitmen maskapai ini untuk menghadirkan pramugari berseragam sopan tidak dilanggar,” kata Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, di Jakarta, Jumat (25/7/2017).
Jika komitmen tersebut, termasuk janji Vietjet Air menyuguhkan makanan halal dilanggar, sanksinya ujar Fahira, harus yang paling tegas yaitu pencabutan izin. “Ini konsekuensi dari sebuah komitmen,” tegasnya.
Menurut Senator DKI Jakarta ini, strategi bisnis maskapai yang menjadikan ‘pramugari berbikini’ sebagai tools marketing utamanya, sama sekali tidak sesuai dengan etika bisnis penerbangan dunia.
“Mereka berjanji tidak akan ada pramugari berbikini, tetapi prinsip bisnis mereka secara global yang menjadikan tubuh perempuan sebagai tools marketing sangat tidak etis. Bisnis bukan hanya soal profit, tapi juga harus ada etika, apalagi ini bisnis transportasi yang terkait langsung dengan publik,” imbuh Senator berdarah Minang itu.
Diketahui, pada 22 Agustus 2017 lalu, maskapai asal Vietnam, VietJet meresmikan penerbangan langsung Jakarta-Ho Chi Minh City yang akan dimulai pada 20 Desember 2017 mendatang. Acara peresmian ini juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Komentar