Jakarta, Liputan.co.id – Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan kecewa terhadap Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Pasalnya, pertemuan Komisi VI DPR dengan orang nomor satu di Pulau Dewata yang sudah direncanakan itu, akhirnya tidak dihadirei oleh Made.
“Kemarin, kami hanya diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali. Ini bisa dibilang pelecehan karena DPR sudah mengirim surat ke Gubernur Bali dan siap menerima kunjungan Komisi VI,” kata Hekal, saat dihubungi wartawan, Rabu (9/8/2017).
Menurut Wakil Ketua Komisi VI ini, pihaknya sudah menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Gubernur Bali. Kalau hanya diterima oleh Kadis atau Sekda, itu tidak ada gunanya. Karena mereka hanya mendengarkan dan sekedar melaporkan saja, tidak dapat mengambil keputusan.
“Jadi tidak pantaslah rombongan Komisi VI diterima oleh Kadis. Komisi VI menolak pertemuan yang diwakili oleh Kadis, karena ini pelecehan lembaga dan mereka tidak dapat mengambil keputusan,” tegas politikus Partai Gerindra ini.
Sikap yang sama juga diungkapkan oleh anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja. Dia menyatakan sangat kecewa karena kepentingan ini bukan hanya pada DPR saja tapi ini kepentingan pemerintahan daerah terkait dengan posisi Bali yang jadi sorotan dunia karena pariwisatanya.
“Kita ini pejabat negara datang ke Bali dalam rangka pengembangan sesuai dengan bidang Komisi VI khususnya BUMN. Karena DPR punya pengaruh yang besar,” ungkap politisi Golkar ini.
Oleh karena itu Lili menegaskan bahwa Komisi VI DPR akan menindaklanjutinya dengan mengundang Mendagri dan Gubernur Bali yang bersangkutan untuk memberikan alasan yang tepat.
“Jangan dengan alasan gubernur dan wakil gubernur menemui masyarakat. Masyarakat yang mana, tidak bisa dengan alasan seperti itu,” pungkas politikus Partai Golkar itu.
Komentar