Jakarta, liputan.co.id – Kasus e-KTP yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyasar para wakil rakyat. Tanpa kecuali Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2009-2014, Teguh Juwarno, diperiksa sebagai saksi proyek senilai Rp 5,9 trilyun yang oleh KPK diklaim merugikan negara Rp 2,7 trilyun APBN 2012-2013.
“Benar, hari ini saya dipanggil KPK untuk datang jam 2 (14:00, red). Sendirian,” kata Teguh? saat dihubungi wartawan, Senin (14/8/2017).
Namun begitu politikus Partai Amanat Nasional ini mengaku heran lantaran saat proyek dimulai dia sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan Komisi II sehingga tidak tahu menahu pembahasan proyek tersebut. “Saya kena getahnya karena pernah jadi Wakil Ketua Komisi II sampai September 2010,” ujar Teguh.
Padahal lanjutnya, persetujuan anggaran e-KTP sampai 2013 saya sudah bukan bagian dari Komisi II DPT. “Ternyata dari fakta-fakta persidangan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto sampai ke vonis hakim, saya tidak ada kaitan,” ungkapnya.
Menanggapi dirinya hanya dijadikan korban dalam kasus tersebut, Teguh mengelak. “Yang paling tidak nyaman sebagai wakil rakyat kalau namanya sudah disebut KPK itu seolah sudah divonis bersalah. Dan tidak ada mekanisme rehabilitasi nama baik. Lantas bagaimana dengan asas praduga tidak bersalah?,” keluhnya.
Teeakhir Teguh berharap semoga perjalanan penuntasan kasus ini bisa berjalan obyektif sehingga yang tidak bersalah bisa terbebas dan yang keliru dihukum setimpal sebab kebenaran tidak pernah tertukar.
Kasus e-KTP terjadi semasa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Kepala Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 2010, Agus Rahardjo, itu dipenuhi polemik.
Mulai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa Dirjen Dukcapil Kemdagri, Irman, dan direktur Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dukcapil Kemdagri, Sugiharto, yang menyebutkan banyak keterlibatan Komisi II DPR periode 2009-2014 termasuk Basuki T Purnama alias Ahok kendati sempat dibantahnya serta Setya Novanto yang kini ketua DPR periode 2014-2019. Disusul pembentukan Pansus Angket KPK oleh DPR terkait kinerja KPK.
Komentar