oleh

Wakil Ketua DPD RI: Kami 100 persen Dukung Pemekaran Wilayah Perbatasan

Nunukan, liputan.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono menyatakan dukungannya terhadap daerah otonomi baru (DOB) di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, Kalimantan Utara. Alasannya, karena daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

“Perbatasan memang memiliki wilayah yang khas. Karena wilayah perbatas ini berhadapan langsung dengan negara lain. Kadang daerah perbatasan kurang mendapatkan sentuhan dari pusat,” kata Nono, saat kunjungan kerja ke Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (27/8/2017).

Turut hadir dalam kesempatan itu dua anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tim Muhammad Idris dan Aji Muhammad Mirza, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Mawardi, anggota DPD RI Bangka Belitung Hudarni Rani, anggota DPD RI Provinsi Bali I Kadek Arimbawa, serta anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Antung Fatmawati.

Menurutnya, sejauh ini DPD RI tetap mendukung sepenuhnya pemekaran DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan. Namun, semua itu harus melibatkan tiga pihak yakni DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah. “Semoga ketiga ini bisa bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Nono.

Senator asal Provinsi Maluku itu menjelaskan DPD RI selalu membahas dan berdiskusi di berbagai daerah terkait DOB. Sejauh ini, DPD RI mencatat ada 173 calon DOB yang sedang diperjuangkan. “Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden dan telah membahas ini dengan Pak Wapres. Pada dasarnya kita menentang moratorium DOB,” tegasnya.

Nono menilai pemekaran sebenarnya membuat daerah kuat dan sejahtera. Maka perlu adanya pemekaran agar pengendalian pemerintahan lebih cepat. “Namun perlu dicatat kita perlu berjuang soal pemekaran, namun jangan sampai menimbulkan konflik. Kita mengecam itu (konflik),” tukas dia.

Dia tambahkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah harus dijaga dengan baik. Jangan sampai perjuangan ini (pemekaran) yang berujung pada konflik. Maka perjuangan ini hanya sia-sia saja. “Masih utuh daftar calon DOB yang diusulkan di sini di DPD RI. Kami 100 persen mendukung. Namun itu kembali lagi ke DPR dan pemerintah,” papar dia.

Dikesempatan yang sama, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menjelaskan persoalan di perbatasan seperti jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan dan persoalan sengketa batas negara memang harus menjadi perhatian serius. Sehingga bisa menjadi pagar nasionalisme di Tapal Batas negara, sudah selayaknya tampilan desa perbatasan semakin baik.

“Karena negara tetangga melihat kemakmuran dan kesejahteraan yang nampak dari rakyat di perbatasan sebelahnya. Jadi tidak sekadar mengukur garis terdepan tetapi juga memajukan dan memberdayakan masyarakat,” kata Asmin.

Seperti diketahui, untuk mengatasi kompleksnya masalah di perbatasan, sejumlah masyarakat di Kecamatan Lumbis berharap pada pemekaran wilayah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Selain Kecamatan Lumbis yang nantinya akan bernama Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan, daerah lain di Kabupaten Nunukan yang minta dimekarkan diantaranya Kota Sebatik dan Kabupaten Krayan.

Komentar