AWAS! Ombudsman RI Plototin Penerimaan CPNS

Jakarta, liputan.co.id – Rencana penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2017 ini tergolong massif karena hampir semua instansi pemerintah membuka lowongan dengan berbagai spesifikasi.

Namun proses dan administrasi penerimaan menurut Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida, dia duga masih akan bermasalah. “Setidaknya dugaan ini terkait dengan pengalaman penerimaan CPNS oleh  Kementerian Hukum dan HAM yang belum lama ini selesai pendaftarannya,” kata Ida, di Jakarta, Senin (11/9/2017).

Misalnya lanjut Ida, jalur administrasi penerimaan yang tak beres, pihak yang menerima pendaftaran Badan Kepegawaian Negara (BKN), tapi pengumuman hasilnya di Kemenkumham. Selain itu, sistem online yang belum maksimal atau terganggu. Unit pengaduan yang belum responsif, ketidakjelasan SOP pengaduan di samping belum ada jalur atau pelayanan khusus bagi peserta yang disabilitas.

“Sejumlah orang yang merasa dirugikan dalam proses penerimaan CPNS di Kemenkumham itu sudah menyampaikan keluhannya kepada pihak Ombudsman, dan kami pun sedang menelaahnya. Pihak Kemenkumham tentu saja harus melakukan koreksi terhadap semua itu,” saran Ida.

Namun yang tidak kalah pentingnya juga adalah untuk rekrutmen calon CPNS yang pendaftarannya baru dimulai hari ini. “Pihak KemenPAN dan serta BKN dan seluruh jajaran instansi penerima harus mempersiapkan segala sesuatunya agar pelayanan terhadap para pelamar dapat lebih prima,” kata dia.

Pertama, harus antisipasi agar pendaftaran melalui internet tidak bermasalah lagi. Kedua, pelaksanaan ujian harus dilakukan di wilayah (provinsi) tempat peserta mendaftar. “Karena kecuali tidak semua peserta test miliki kemampuan dana untuk transportasi ke luar daerah, juga agar semua peserta konsentrasi untuk menghadapi semua tahapan seleksi di tempat masing-masing,” terangnya.

Ketiga imbuhnya, persyaratan dan tahapan seleksi tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta disabilitas. Keempat, mengaktifkan pengaduan di setiap instansi yang bisa selalu responsif dan solutif terhadap pengaduan peserta seleksi. Unit pengaduan harus sampai ke tingkat daerah, jangan hanya di Jakarta.

“Ombudsman RI akan melakukan pemantauan dan pengawasan khusus dalam proses seleksi CPNS tahun ini dan waktu-waktu mendatang, dan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara dan instansi penerima CPNS,” pungkasnya.

Komentar