Jakarta, liputan.co.id – Tim Pemantau Pelaksanaan Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus Papua DPR RI mendukung penuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun untuk segera direalisasikan. Sebagai bentuk dukungan, DPR telah dan akan terus menyelenggarakan diskusi untuk mengkaji berbagai isu terkini tentang KEK Arun.
“Kami sudah melaporkan kegiatan seminar ini dan salah satu pimpinan DPR menyambut positif bahkan akan merencanakan pembahasan KEK Arun ini dalam sebuah forum khusus,” kata anggota Tim Pemantau Pelaksanaan pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus Papua DPR, Muhammad Nasir Djamil dalam Seminar Nasional di Lhokseumawe, Kamis (7/9/2017).
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan ekonomi khusus Arun jangan sampai menjadi impian yang menggantung. Tapi harus menjadi impian yang mampu direalisasasikan guna menjawab kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi yang kerap menyimpan benih sentimen etnis dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat Aceh.
“Konkritnya adalah menghadirkan dan mengembangkan negara kesejahteraan yang berkhidmat, mungkinkah ini terwujud?,” ujarnya.
Menurut tokoh muda Aceh tersebut, mimpi itu sangat mungkin terwujud manakala Pusat dan Daerah merasa saling memiliki. “Pusat adalah pusatnya daerah, dan daerah adalah daerahnya Pusat”. Adagium ini adalah cermin pengakuan politik dan politik pengakuan.
“Karena itu kehadiran KEK Arun, tidak boleh sekedar asal buat atau karena ada kesempatan membuatnya. KEK Arun adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan PP 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Lhokseumawe Aceh. Hingga saat ini proses mewujudkan KEK Arun tersebut sedang berjalan.
Komentar