Jakarta, liputan.co.id – Kebijakan Pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) sebagai alternatif bahan bakar minyak (BBM) memberi peluang besar bagi industri kelapa sawit untuk lebih berkembang.
Namun signifikannya progess agrobisnis tersebut menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mesakh Mirin tidak diimbangi dengan kerugian dan kerusakan alam yang ditimbulkan.
“Eksploitasi kawasan hutan secara besar-besaran untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit sangat mengancam kelangsungan masa depan masyarakat adat dan hutan Papua,” kata Mesakh, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Keberadaan kebun sawit di Papua lanjutnya, mengabaikan hak-hak adat ulayat karena kalah dengan kepentingan kapitalis dan kolonialisme gaya baru yang sangat dirasakan betul oleh masyarakat adat Papua.
Dia tambahkan, ekspansi lahan untuk agrokultura ini terjadi di beberapa kabupaten di Papua antara lain di Keerom, Jayapura, Merauke, Nabire dan Mimika.
Komentar