Jakarta, liputan.co.id – Anggota DPR RI Rofi Munawar mendesak pemerintah mengusut penyebab potensi gagal bayar utang PT (Persero) PLN, menyusul terungkapnya surat Menteri Keuangan nomor S-781/MK 08/2017 kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soewarno, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, pada 19 September 2017.
“Di balik resiko potensi gagal bayar utang tersebut tentu ada sebab-sebab yang mengikutinya untuk diusut. Bisa dikarenakan kurang matang perencanaan, kinerja, atau bahkan unsur lain terkait pidana,” kata Rofi, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Karena itu, politikus PKS ini mengapresiasi langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyurati Menteri ESDM dan BUMN sebagai langkah early warning system.
Hal itu terkait rasionalisasi tarif tenaga listrik (TTL) dan program pembangkit 35.000 MW, yang gagal menurunkan biaya produksi energi primer lantaran kelemahan dalam melakukan diversifikasi bauran energi.
Laporan keuangan PLN 2016 menyebutkan PLN memiliki liabilitas jangka panjang sebesar Rp 272,15 trilyun atau turun 30,11 persen di banding tahun sebelumnya Rp 389,44 triliun. Diantaranya porsi terbesar berasal dari utang perbankan dengan nilai Rp 100,36 triliun atau 36,87 persen dari total pinjaman. Di samping perusahaan plat merah itu juga mencatat utang obligasi dan sukuk sebesar Rp 68,82 triliun.
Komentar