Jakarta, liputan.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Leonardy Harmainy kembali menyuarakan aspirasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat.
Kali ini, Leonardy menyampaikan aspirasi pelaku UMKM itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat rapat di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, awal minggu ini.
Aspirasi yang disampaikan Leonardy antara lain terkait dengan kesulitan pelaku UMKM memenuhi kewajibannya membayar pajak.
“Tentang pajak, salah satu cara meningkatkan pajak diberlakukan e-faktur. Bagi pengusaha besar itu sudah jalan. Tapi di daerah untuk setingkat UMKM dan pengusaha pemula relatif sulit,” kata Senator asal Sumatera Barat ini.
Karena itu, Leonardy meminta Menkeu mengeluarkan sebuah kebijakan untuk memudahkan pelaku UMKM ini memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Untuk dana desa, itu, mantan Ketua DPRD Sumatera Barat ini juga mengkritisinya sebagai bahan evaluasi terhadap kucuran dana desa di tahun 2018 nanti.
“Tentang dana desa yang tetap Rp 60 triliun di 2018. Masalahnya adalah soal keterlambatan sampai di kabupaten apalagi desa. Sudahlah terlambat, tidak ada pua pendamping teknis, sementara kepala desa tidak punya pengalaman,” ujarnya.
Terhadap dua masalah teknis itu, Leonardy meminta Menkeu Sri Mulyani mencarikan solusinya agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Mohon itu bisa dibantu Bu Menteri. Saya khawatir sekali kalau ini tidak diatasi, semakin banyak kepala desa kita nantinya bermasalah dengan hukum,” pungkasnya.
Komentar