Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardi Selamat Hood menyatakan prosesi melepas calon jamaah haji dari setiap kabupaten atau kota oleh kepala daerah setempat ke ibu kota provinsi telah menguras energi para jamaah.
Di samping menguras energi, Senator dari Provinsi Kepulauan Riau ini juga menemukan adanya tambahan biaya untuk perjalanan dari desa atau kampungnya ke embarkasi pemberangkatan haji.
Pernyataan tersebut diungkap Hardi dalam Dialog Kenegaraan DPD RI, “Kemana Arah Pengawasan Penyelenggaraan Haji Kita?”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (27/9/2017).
“Ada tambahan biaya haji dari kabupaten menuju masing-masing embarkasi haji yang harus dibayar oleh calon haji,” kata Hardi.
Sebelum diberangkatkan ke embarkasi haji lanjutnya, semua calon jamaah haji juga harus mengikuti prosesi pelepasan calon jamaah haji oleh kepala daerah setempat dan nanti juga dilakukan prosesi pelepasan oleh gubernur. “Acara ini sangat melelahkan mereka,” tegas dia.
Dari pada menggelar prosesi pelepasan calon jamaah haji, Hardi mengusulkan agar diperbanyak materi manasik haji di masing-masing kelompok haji dengan materi yang secara langsung bisa menunjang kelancaran calon jamaah haji.
Misalnya usul dia, para calon jamaah juga diberi materi atau simulasi naik pesawat yang cukup lama dan pengenalan terhadap kota-kota besar di Arab Saudi yang nanti dilalui atau disinggahi oleh para calon jamaah haji.
Terakhir peraih suara terbanyak yaitu 93.170 suara pada pemilu legislatif DPD RI di Provinsi Kepulauan Riau ini menyarankan agar Indonesia belajar kepada Malaysia untuk penambahan materi manasik haji.
“Di Malaysia, para calon jamaah haji wajib lolos sertifikasi manasik. Ini perlu dicontoh,” pungkasnya.
Komentar