Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah harus lebih hati-hati ketika menetapkan defisit anggaran dalam RAPBN 2018.
Menurutnya, rencana defisit anggaran memang lebih kecil apabila dibandingkan dua tahun terakhir, akan tetapi penambahan pembiayaan yang mencapai Rp399 triliun di tahun 2018 dapat mendorong debt to GDP ratio Indonesia mencapai di atas 29 persen.
“Defisit anggaran pemerintah pada dasarnya menyebabkan crowding out investasi swasta, yang tentu semakin menekan sektor swasta di tahun 2018,” kata Ecky, dalam rilis, Jumat (6/10/2017).
Dia jelaskan, hal lain yang perlu jadi catatan adalah tidak optimalnya penggunaan utang pemerintah, terlihat dari besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2015 dan 2016 yang berturut-turut mencapai sebesar Rp24 triliun dan Rp26 triliun.
“Adanya SILPA artinya pemerintah merugi karena berutang tetapi tidak digunakan dan sudah menanggung beban bunga yang ada,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat III itu.
Hal lain yang tak kalah penting lanjut Ecky, pemerintah harus menetapkan target penerimaan dengan kredibel serta bekerja keras dengan target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun di tahun 2018.
“Diperlukan upaya dan strategi yang tepat untuk meningkatkan rasio pajak yang tahun lalu hanya sebesar 10,36 persen di mana itu menjadi yang terendah sejak tahun 2008. Dengan realisasi penerimaan yang meleset, defisit akan semakin melebar dan ini berbahaya,” pungkasnya.
Komentar