Jakarta, Liputan.co.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Mahyudin mengkritisi kinerja DPR RI dari sisi kehadiran para anggota DPR RI dalam sidang-sidang paripurna.
Kritik tersebut secara khusus ditujukan terhadap rekan-rekannya di Fraksi Partai Golkar DPR RI, ketika memberi sambutan di Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI “Revitalisasi Ideologi Pancasila sebagai Landasan Perjuangan Partai Golongan Karya”, dalam rangka HUT Ke-53 Partai Golkar, di Hotel Kartika Chandra, Kamis (19/10/2017).
“DPR sekarang, kalau menggelar sidang paripurna anggotanya hanya hadir sekitar 20 persen. Beda ketika Bang Akbar Tandjung jadi Ketua DPR RI,” kata Mahyudin.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga mengkritisi produk legislasi DPR RI yang disahkan jadi undang-undang.
“Saya menilai banyak undang-undang yang disahkan DPR bertentangan dengan UUD 45,” tegasnya.
Karena itu, sebagai kader Partai Golkar yang ditugaskan di MPR RI, Mahyudin menyatakan mendukung penuh seminar ini karena temanya pas betul dengan kondisi DPR RI secara keseluruhan.
“Temanya ‘Revitalisasi Ideologi Pancasila sebagai Landasan Perjuangan Partai Golongan Karya’. Menurut saya seminar ini bisa memberikan pencerahan bagi semua anggota Fraksi Partai Golkar baik DPR RI maupun di MPR RI,” ujarnya.
Komentar