Jakarta, liputan.co.id – Anggota MPR RI, Elnino M Hosein Mohi menyatakan terlalu banyak persoalan yang terjadi di negara ini tapi tidak diselesaikan dengan cara menggunakan konstitusi. Masalah tersebut menurut Elnino, mulai dari impor senjata ilegal hingga kesenjangan ekonomi.
“Begitu banyak persoalan di negeri ini. Namun kita tidak berpijak pada konstitusi dalam menyelesaikan banyak persoalan itu,” kata Elnino, ketika menyampaikan materi dalam Pelatihan untuk Pelatih Empat Pilar MPR di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta se-provinsi Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (30/9/2017).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo mengungkapkan saat ini ramai dibicarakan di antara anggota Komisi I DPR lewat grup WA masuknya senjata ke Brimob. “Masuknya senjata itu ke Brimob belum mendapat izin BAIS. Senjata itu seharusnya senjata TNI,” ujar anggota Komisi I DPR ini.
Dalam pembahasan masuknya senjata ke Brimob itu, lanjut politikus Partai Gerindra ini, seharusnya berpijak pada konstitusi. Ia menyebut pasal 30 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal itu Polri juga dimasukkan sebagai kekuatan utama.
“Jadi melihat persoalan itu harus berdasarkan konstitusi. Seharusnya senjata itu boleh masuk ke Polri karena Polri juga kekuatan pertahanan atau kombatan,” jelasnya.
Menurut Elnino, TNI keberatan karena senjata itu tidak relevan dengan kebutuhan Polri. Karena itu Komisi I DPR RI akan mengundang TNI dan Polri.
“Semestinya persoalan itu tidak dibahas di DPR melainkan diselesaikan di eksekutif atau presiden. Jika dibawa ke DPR, akan muncul perdebatan karena DPR terdiri dari banyak fraksi,” saran dia.
Komentar