Jakarta, Liputan.co.id – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kurtubi kembali mewacanakan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia sebaiknya di kawasan Sumbawa Barat.
Salah satu alasan yang dikemukakan Kurtubi kalau smelter dibangun di NTB antar terjadi efisiensi karena jarak angkut konsentrat dari Papua ke Sumbawa lebig singkat dibanding kalau dibawa ke kawasan Gresik, Jawa Timur.
Menyikapi wacana tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Carles Simaremare menilai wacana tersebut lebih bernuansa politis.
“Kalau efisiensi yang jadi alasan, maka lokasi yang paling ekonomis adalah di Papua, bukan di Sumbawa Barat atau Gresik,” kata Carles, saat dihubungi, Jumat (24/11/2017).
Tapi Senator Papua ini menegaskan bahwa pertimbangan pembangunan smelter tidak akan pernah komprehensif kalau hanya didasarkan pendekatan efisiensi dan politis.
“Saya mau katakan, pentingnya smelter PT Freeport Indonesia dibangun di Papua justru untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, sebab Papua merupakan lokasi tempat diambilnya bahan baku tambang. Opsi Gresik maupun NTB, lebih kepada pertimbangan bisnis tapi mengabaikan kepetingan Papua sebagai salah satu provinsi tertinggal di Indonesia,” tegasnya.
Kalau benar-benar smelter PT Freeport Indonesia Papua ini dibangun di luar Papua, Carles khawatir ini akan menimbulkan masalah baru lagi di Tanah Papua.
“Saya ingatkan pemerintah, NTB dan Jawa Timur relatif sudah baik infrastruktur industrinya. Pemerintah wajib berpihak kepada provinsi tertinggal di Indonesia, salah satunya Papua. Masyarakat Papua akan merasa mereka bagian dari pemilik perusahaan besar PT Freeport, karena dampak ekonomi dan sosialnya yang menyentuh hati masyarakat lokal. Dengan demikian, mereka berkewajiban menjaga perusahaan itu dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas dia.
Kalau keberpihakan itu tidak dilakukan pemerintah ujar Carles, itu sama saja artinya semakin memantapkan posisi Papua sebagai daerah tertinggal dan sebagai kawasan penghasil konsentrat terbesar di Asean, maka Papua hanya “menikmati” limbahnya saja.
“Sama halnya dengan provinsi lainnya di Indonesia, Papua juga butuh lapangan kerja sebagai salah satu upaya untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tinggal di Papua. Apa salahnya kami, sehingga kesempatan lowongan kerja bagi warga Papua ditarik ke luar Papua?,” tanya Carles.
Komentar