Aceh, Liputan.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyatakan ancaman terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia bukanlah ancam-ancaman, melainkan sudah menjadi ancaman nyata.
Sayangnya menurut Nasir, hingga saat ini negara tidak serius memerangi para sindikat dan bandar narkoba. Bahkan terkesan hanya perang-perangan alias retorika semata.
“Kepala Negara hanya bicara tapi tidak ada tindakan nyata,” kata Nasir, usai menyaksikan Apel dan Ikrar Pemuda Aceh Anti Narkoba di halaman Mapolda Aceh, Rabu (20/17).
Ancaman nyata yang ditimbulkan oleh narkoba lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu adalah meningkatnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia.
Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat dan Pusat Kesehatan Universitas Indonesia di 17 provinsi di Indonesia menemukan sekitar 6,5 juta orang pengguna. “Ini baru 17 provinsi, kalau disurvei seluruh provinsi pasti jumlahnya bisa dua kali lipat,” imbuhnya.
Di samping itu, kata Nasir yang akrab disapa Ustaz Endje, narkoba juga ikut menyumbang penuh sesaknya penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
“Kondisi ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa 70 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik jeruji. Ini fakta seperti aneh tapi nyata,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Provinsi Aceh I itu.
Bahkan, hal yang lebih memprihatinkan sekarang ini, ujar Nasir, narkoba juga menjadi salah satu senjata proxy war untuk melemahkan kekuatan bangsa.
Sayangnya menurut anggota Komisi III DPR ini, upaya penguatan institusi dan regulasi serta sumber daya manusia belum berbanding lurus dengan slogan Indonesia darurat narkoba.
“Regulasi yang ada saat ini juga membuka celah terjadinya mafia hukum dan mafia peradilan. Karena itu seingat saya, revisi UU Narkotika menjadi prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2018,” pungkasnya.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso, diikuti antara lain anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh Irmawan, Deputi BNN, Kapolda Aceh dan Kepala BNNP Aceh serta para tokoh masyarakat.
Komentar