Tanjungpinang, Liputan.co.id – Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan menyatakan bahwa masyarakat di perbatasan merupakan benteng Pancasila. Karena itu menurut Mangindaan, perhatian harus secara penuh dicurahkan pada masyarakat perbatasan dalam rangka menjaga Pancasila.
“Sesungguhnya benteng Pancasila ada di perbatasan,” kata Mangindaan dalam pertemuan delegasi MPR RI dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang Senin (11/12/2017).
Mangindaan menjelaskan kunjungan kerja MPR ke daerah perbatasan merupakan bentuk perhatian MPR pada daerah perbatasan. Bukan hanya perbatasan di daerah Kepulauan Riau tapi MPR telah mendatangi ke daerah perbatasan lainnya.
“Kami memantau dan mendengar permasalahan di daerah perbatasan,” tegas politikus Partai Demokrat itu.
Menurut Mangindaan, Indonesia yang secara geografis berbatasan dengan 10 negara perlu mendapat perhatian karena posisinya yang strategis dan penting. “Selain menjadi batas wilayah kedaulatan, daerah perbatasan menjadi wilayah yang mencerminkan halaman depan atau beranda dari wilayah kedaulatan Indonesia yang harus indah dan berketahanan,” ujarnya.
Hal utama yang dihadapi pada semua daerah perbatasan di Indonesia, lanjut Mangindaan, antar lain masalah keamanan, kesejahteraan, kurangnya struktur dan infrastruktur dasar sosial. Kesejahteraan dan keamanan ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa kesejahteraan maka keamanan tidak tercapai. Tanpa keamanan, kesejahteraan juga sulit dicapai.
“Dalam rangka wilayah perbatasan agar senantiasa mengacu pada keutuhan negara Republik Indonesia. Ini yang menjadi fokus MPR karena tugas MPR yaitu memastikan NKRI ini tetap utuh,” imbuh anggota Komisi II DPR RI itu.
Dia tambahkan, di samping kesejahteraan itu sendiri diperlukan dukungan TNI untuk mengawal keutuhan NKRI baik dalam konsep pertahanan maupun teritorial. Kepolisian dalam konteks Kamtibmas dan penegakan hukum, para tokoh masyarakat, rohaniawan, budayawan, dan lainnya, serta pemerintah sendiri. Semuanya penting bagi mewujudkan kehidupan di masyarakat maju dan sejahtera.
“Kalau boleh saya menyebutkan masyarakat di perbatasan adalah benteng Pancasila. Oleh karena itu perhatian kita harus betul-betul penuh menjaga keutuhan negara kesatuan di mana benteng Pancasila ada di daerah perbatasan,” pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan ini antara lain Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon, Kapolda Irjen Pol Didid Widjanardi, Danlantamal IV Laksamana Pertama Ribut Eko S, Danlanud Kol Pnb Moh Dadan, Kasrem 033 Wira Pratama Kol Inf Martin SM Turnip serta perwakilan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi.
Komentar