Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar mempertanyakan program cetak sawah yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian.
Pertanyaan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan Jakarta, Senin (29/1/2018).
“Dalam laporannya untuk program cetak sawah baru Kementerian Pertanian telah mencetak sawah sebanyak 20 ribu hektar di tahun 2015, pada tahun 2016 cetak 120 ribu hektar sawah baru, dan pada tahun 2017 kemarin berhasil melakukan program cetak sawah sebanyak 60 ribu hektar. Jadi total cetak sawah yang sudah dilakukan menurut laporannya lebih dari 200 ribu hektar dengan biaya kurang lebih Rp3,8 triliun,” kata Nasyid.
Kalau saja 1 hektar sawah menghasilkan 3 ton beras ujar politikus Partai Demokrat itu, maka total beras yang dihasilkan sekitar 600 ribu ton beras yang merupakan hasil dari cetak sawah. “Kalau demikian, kenapa harus impor beras,” tanya Nasyid.
Jika ada hasil cetak sawah itu gagal lanjutnya, tidak ada laporan yang disampaikan pada DPR, berapa areal yang gagal, berapa areal yang berhasil dan berapa areal yang belum berjalan? Laporan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi ke depan.
“Terlebih lagi pada tahun 2018 ini Kementerian Pertanian telah mengusulkan akan membuat program cetak sawah baru lagi seluas 12 ribu hektar. Laporan dan evaluasi itu tentu sangat dibutuhkan, demi perbaikan dan kepentingan bersama,” kata dia.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV dari Fraksi PPP DPR RI Asep Ahmad Maoshul Affandy. Pasalnya, selama ini tidak terdengar keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut.
“Berbeda ketika zaman pemerintahan Presiden kedua Indonesia Soeharto yang mengaku melakukan cetak sawah dan dibuktikan dengan program swasembada berasnya,” kata Asep.
Saat ini imbuh dia, masyarakat lebih melihat banyaknya sawah yang berganti pemukiman. Sementara program cetak sawah baru untuk menambah atau meningkatkan produksi beras malah tidak terdengar gaungnya.
Komentar