Jakarta, Liputan.co.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, diharapkan untuk bisa segera bekerja secara cepat dan sistematis menata sistem keamanan siber di Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, lewat rilisnya, Rabu (3/1/2018).
“Dengan posisi BSSN langsung di bawah Presiden, mestinya BSSN powerfull dan harus bisa bekerja cepat mengingat perkembangan teknologi amat pesat, sementara ancaman siber semakin luas dan berbahaya,” kata Sukamta.
Ancaman siber lanjutnya, semakin nyata dan berbahaya karena bisa berwujud serangan fisik, serangan logic, serangan informasi, dan serangan budaya. Karena itu, diharapkan BSSN mampu mengantisipasi berbagai jenis serangan tersebut dengan mengkoordinasikan berbagai sektor terkait.
Bahkan, wakil rakyat dari daerah pemilihan Yogyakarta ini mengharapkan pemerintah perlu segera menata regulasi, standarisasi, strategi dan juga manajemen keamanan siber, guna menjamin perkembangan Internet of Things (IoT) di Indonesia bisa berjalan secara aman.
“Mengutip laporan Global Cybersecurity Index (GCI) tahun 2017 disebut Indonesia ada di posisi 69 dunia dengan nilai 0.424, turun dibandingkan penilaian tahun 2015 (nilai 0.471). Ini harus menjadi perhatian BSSN untuk segera dibenahi,” ungkapnya.
Secara khusus politikus PKS itu mengingatkan masih adanya carut-marut soal nomor induk kependudukan (NIK) sebagai single identity number yang merupakan basis data kependudukan yang sangat sentral. Problem implementasi sistem ini hadirkan serangan siber secara fisik yang terus berkembang.
“Soal NIK sangat terkait dengan perlindungan data secara siber, ini termasuk hal yang harus segera dibenahi. Maka kami berharap RUU perlindungan data pribadi untuk segera dibahas,” imbuhnya.
Komentar