Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi V DPR RI Bahrum Daido menilai pembangunan pengembangan sarana dan prasarana di Pelabuhan Tanjung Ringgit, Kota Palopo, Sulawesi Selatan gagal.
Sebab menurut Bahrum, pembangunan Terminal Peti Kemas dikerjakan tidak sesuai dengan anggaran yang digelontorkan dan peruntukkannya.
Hal tersebut dinyatakan Bahrum disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit, Sabtu (27/1/2018).
Diketahui, pembangunan pengembangan Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo banyak menggunakan dana APBN, baik itu pembangunan pelabuhan dan pengerukan, termasuk Terminal Peti Kemas.
“Persoalannya pada tahun 2018 ini, pembangunan Terminal Peti Kemas kembali digelontorkan anggaran penguatan sebesar Rp11 miliar. Dan apa yang kami lihat sekarang ini sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan,” kata Bahrum.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, pembangunan Peti Kemas itu menelan anggaran hingga Rp100 miliar dan dibangun sejak tahun 2011. “Namun, hingga saat ini hasil yang terlihat sangat jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan pengembangannya terlihat dikerjakan asal-asalan,” ujarnya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini menilai secara umum hasil peninjauan dan pemantauan di lapangan, Terminal Peti Kemas yang saat ini di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo sangat tidak efektif dan hanya menghamburkan anggaran negara saja.
“Saya berharap semua pihak dapat melakukan pengawasan, sementara Komisi V DPR melakukan pengawasan hingga tingkat menteri sekaligus mencari tahu seperti apa sebenarnya pembangunan Terminal Peti Kemas tersebut, sehingga tidak dapat difungsikan bahkan kondisinya justru memprihatinkan,” ujar Bahrum.
Oleh karena itu imbuhnya, secepatnya pihak yang tergabung dalam Komisi V DPR akan melakukan Rapat Koordinasi dan dijadwalkan Selasa depan, guna membahas kelanjutan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo.
Komentar