Jakarta, liputan.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengajak masyarakat untuk melawan praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.
“Mari bersama-sama kita lawan berbagai praktik politik uang, yang sangat bisa merusak kehidupan berdemokrasi,” kata Tjahjo, dalam Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) Komisi II dan Komisi III DPR RI, dipimpin Pelaksana Tugas Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (11/1).
Dia jelaskan, praktik politik uang di pilkada sangat merusak kehidupan berdemokrasi karena hanya orang-orang yang memiliki uang banyak tapi tidak mumpuni berpolitik yang ikut kontestasi Pilkada atau pun pemilihan umum (Pemilu) legislatif atau presiden (Pilleg/Pilpres).
“Ujung politik uang itu, memunculkan politik transaksional demi kepentingan penguasaan bisnis tertentu,” ungkap mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.
Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga meminta para calon pimpinan daerah beradu konsep katimbang saling hujat atau kampanye hitam demi mendidik masyarakat berpolitik.
Selain itu, Mendagri juga meminta penyelenggara Komisi Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat program bagi para calon kepala daerah untuk beradu konsep bagi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan berjangka pendek.
“Konsep program pembangunan para calon kepala daerah itulah yang bisa ditagih masyarakat untuk pembangunan wilayah masing-masing. Mulai lingkung desa/ kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/ kota serta provinsi dan nasional, yang berkesinambungan,” pungkasnya.
Komentar