Jakarta, Liputan.co.id – Potensi munculnya politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, sulit dihindari lantaran ibarat penyakit kanker yang sampai kini belum ditemukan obatnya.
“Politik uang sudah menjadi budaya dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), yang seharusnya segera diberantas karena merusak demokrasi,” kata Zainuddin, di Jakarta, Minggu (7/1/2018).
Penyakit tersebut lanjut politikus Partai Golkar itu, sampai sekarang belum ditemukan obat penawarnya.
Mengenai dana politik seperti tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, katanya, tidak menjadi solusi atas masalah politik uang di Indonesia. Alasannya sudah jelas bahwa seorang calon seperti diwajibkan memiliki prinsip uang menjadi kekuatan keberhasilan pada Pemilukada dalam berbagai sistem perpolitikan di Indonesia.
“Stadiumnya sudah sampai ke tingkat akut. Akibatnya, orang atau kader-kader berkualitas dan memiliki visi-misi serta program yang baik tetapi tidak mempunyai uang maka otomatis akan terpinggirkan.”
Seperti diketahui, Pemerintah bersama DPR menyetujui kenaikan anggaran parpol dalam UU Pemilu dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara. “Adanya anggaran yang digelontorkan tersebut, harapannya tentu saja untuk menjadikan parpol lebih baik,” imbuh Zainuddin.
Komentar