KILASJATENG.COM, SEMARANG – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jateng menilai buruh di Jateng masih mengalami penindasan secara terstruktur dan massif.
Demikian hal itu disampaikan oleh Zainuddin dari DPD KSPI Jateng, saat berbincang dalam diskusi buruh di Markas Perjuangan Sudirman Said-Ida Fauziyah, Jalan Pamularsih Semarang, Rabu (28/2).
Diskusi buruh ini sendiri diikuti elemen buruh dari berbagai aliansi, diantaranya FKSPN, FSP FEP-KSPI, FSPMI-KSPI, FARKES Reformasi KSPI, FSP KAHUTINDO, FSPI dan FSPLN.
“Saat ini, buruh di Jateng masih tertindas secara terstruktur dan massif. Pemerintah Provinsi dibawah Ganjar Pranowo gagal menyejahterakan buruh, padahal buruh sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan yang membuat kaya pemerintah itu ya kaum buruh,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disoal buruh. Desakan pembatalan pun secara seragam diteriakan para buruh agar PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2017 lalu dicabut.
Menurut Zainuddin, kedepan pemerintah perlu tegas untuk berkomitmen soal kesejahteraan buruh di Jateng. Dari sisi upah, misalnya, angka Upah Minimum Provinsi di Jateng sendiri masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Provinsi lain.
“Soal kesejahteraan tidak lepas dari upah dan kami berharap, Pak Sudirman Said yang memiliki konsep detail tentang kesejahteraan buruh ini bisa merealisasikannya, petani juga terjamin kesejahterannya, buruh juga terjamin,” jelasnya.
Salah satu persoalan kesejahteraan buruh di Jateng saat ini, kata Zainudin, adalah regulasi pemerintah yang tidak jelas.
“Misalnya untuk perumahan buruh saja, pemerintah provinsi akan menggunakan dana BPJS, ya kita tolak. Harusnya menggunakan dana CSR perusahaan yang banyak dan pengelolaannya saat ini terkesan amburadul,” terangnya.
Sementara itu Aulia Hakim dari FSPMI Jateng menilai, bahwa buruh memiliki peran signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian. Namun demikian, saat ini kondisi buruh di Jateng sangat memprihatinkan.
“Bulan Januari 2018, Forbes mengeluarkan data orang kaya di dunia, salah satunya yang terkaya adalah Michael Robert Hartono pemilik Djarum di Kudus dengan kekayaan mencapai Rp201 Triliun. Namun mengapa justru upah buruh di Jateng sangat kecil,” paparnya.
Terpisah, Calon Gubernur Jateng Sudirman Said sendiri berjanji jika rakyat Jateng memberi kepercayaan kepada dirinya, maka dia akan menjadi gubernurnya orang miskin. Alasannya kemiskinan di Jateng sudah sangat akut, sehingga perlu penanganan secara serius dan khusus.
“Pengin jadi gubernurnya orang miskin. Gubernurnya kaum petani, nelayan, dan buruh. Karena memang harus ada keberpihakan secara tegas terhadap orang miskin,” kata calon Gubernur Jateng nomor dua itu.
Sudirman Said atau yang akrab disapa Pak Dirman ini mengungkapkan, bahwa secara nasional tingkat kemiskinan di Jateng masih sangat tinggi. Meski ada penurunan jumlah penduduk miskin, namun Jateng masih menempati ranking kedua sebagai provinsi termiskin secara nasional setelah Jatim.
Di Jateng, terdapat 15 Kabupaten/Kota masuk dalam zona merah kemiskinan. Kelima belas tersebut adalah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Rembang, Klaten dan Sragen.
Mengatasi masalah kemiskinan, lanjut dia, adalah dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk masyarakat bawah. Mereka harus difasilitasi agar taraf kehidupannya terangkat.
“Kalau yang bawah terangkat, yang tengah dan atas juga akan terangkat. Jadi dengan mengangkat masyarakat bawah dengan sendirinya yang atas ikut terangkat. Sehingga yang tengah dan atas tidak perlu khawatir jika saya menjadi gubernurnya orang miskin,” ujar pria kelahiran Kabupaten Brebes itu.
Untuk merumuskan kesejahteraan buruh, Sudirman-Ida bahkan merumuskannya dalam 22 janji kerja. Menteri ESDM periode 2014-2016 ini menuturkan 22 janji kerja yang dipaparkan tersebut kemiskinan akan turun, lapangan kerja akan tercipta. Janji kerja tersebut merupakan niat dari pasangan nomor urut dua.
“Kalau pembangunan pertanian, nelayan, buruh ditingkatkan kesejahteraanya, infrastruktur, investasi, hingga membangun kawasan wisata kalau diakumlasi akan mengarah kepada tujuannya,” ujarnya.
Janji kerja lainnya, Sudirman-Ida akan mengganti kartu tani yang menjadi program pemerintah provinsi Jateng menjadi program petani mandiri. “22 program kerja itu merupakan wujud kesungguhan dalam bekerja saat menjadi Gubernur Jateng,” kata dia. (Art)
Komentar