Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Elviana mengaku baru kali ini dirinya menemukan ada kepala desa yang meminta nominal Dana Desa yang dikucurkan tiap tahun diturunkan jumlahnya dan pengelolaannya diberikan kepada pihak lain.
Fakta tersebut Elviana temui saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Kamis (22/3/2018).
“Menurut saya, ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Ada kepala desa (Kades) yang minta Dana Desa dikurangi dan dikelola pihak lain. Ini menunjukkan ketakutan dalam mengelola Dana Desa itu,” kata Elviana, lewat rilisnya, Jumat (23/3/2018).
Padahal lanjut Politikus PPP itu, DPR pada tahun 2018 sudah mendorong anggaran untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat program diklat bagi perangkat desa pengelola Dana Desa.
“Diklat itu nantinya bermaterikan penyusunan perencanaan, pra audit, menakar apakah program sesuai dengan anggaran. Hal-hal seperti ini menjadi tugas BPKP, tinggal disosialiasikan dan dilaksanakan programnya, hingga Kades tidak ketakutan,” imbuh wakil rakyat dari Provisi Jambi itu.
Komentar