Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan pentingnya memperkuat lembaga legislatif agar bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebab menurut Fahri, yang langsung berjanji dan berhubungan dengan masyarakat adalah legislatif.
Demikian dikatakan Fahri saat menerima delegasi anggota DPRD Lombok Barat, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2018).
Selain itu lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu, DPRD juga perlu membangun rute advokasi sejak awal terpilihnya kepala daerah.
“Selama 5 tahun ia hendak melakukan apa? Agenda 5 tahun itu dibantu lobi, misalnya oleh DPRD melalui jalur masing-masing,” saran peraih suara terbanyak NTB di Pemilu Legislatif 2014 lalu.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan, jangan sampai programnya dadakan, tapi harus terkonsep dalam design perencanaan yang matang. Semua anggota DPR dan DPRD bisa menjadi semacam armada lobi.
“Jadi akan jelas, mana program yang dibiayai pusat, provinsi dan kabupaten,” imbuh Fahri.
Sedangkan pimpinan rombongan DPRD Lombok Barat Sulhan Muhlis menyatakan kedatangannya ke DPR RI untuk konsultasi dalam rangka meningkatkan APBD Kabupaten Lombok Barat.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat itu mengatakan, saat ini permasalahan Kabupaten Lombok Barat sangat pelik. Salah satunya soal anggaran, sehingga perlu meminta masukan terkait bagaimana mekanisme penganggaran di pusat.
“Karena sering sekali dana transfer masuk belakangan sehabis APBD ketuk palu,” keluhnya.
Selain itu, Sulhan juga mempertanyakan bagaimana mekanisme membangun jaringan kemitraan antara DPR Pusat dengan DPRD kabupaten dalam sukseskan pembangunan daerah.
Bahkan Sulhan juga mempertanyakan, terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.
“Pasalnya 60 persen Kepala Madrasah terancam tidak bisa menerima honor dan tunjangan fungsional. Bagaimana mensiasatinya?,” ujar Sulhan.
Komentar