Singkawang, liputan.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.
Alasannya, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah sangat penting bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah itu sendiri.
“Karena itu semua pihak harus mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam melakukan pembangunan infrastruktur,” kata Oesman, saat membuka Press Gathering Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR/DPD RI, di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4/2018).
Dia tegaskan, bangsa ini bisa makmur bila kemakmuran itu secara nyata ada di daerah. “Kongritnya, Indonesia makmur kalau daerah makmur. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah makmur? Banyak yang bilang belum. Untuk itu, mari kita sama-sama membangun daerah. Mari kita dukung program pemerintahan saat ini yang membangun Indonesia dimulai dari daerah,” ujar Oesman.
Menurut OSO sapaan akrab Oesman Sapta, daerah akan bangga bilamana rakyat Indonesia sama-sama mempromosikan daerah.
“Karenanya, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia itu sangat penting. Saya tidak peduli siapa yang membangun, tapi yang penting pembangunan infrastruktur ke seluruh pelosok itulah milik orang daerah,” tegas Wakil Ketua MPR ini.
Selain itu, OSO juga mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang memprotes gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini. “Di mana letak kesalahannya?,” tanya OSO.
Padahal ujarnya, membangun infrastruktur, di seluruh daerah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu konsep yang matang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Saya berulang kali katakan, jangan ada dusta di antara kita. Saya ingin mengungkapkan tentang piutang negara. Jangan ada kebohongan, kepalsuan, emosional, atau fitnah yang seolah-olah utang itu berlipat ini karena pembangunan di era pemerintahan sekarang ini. Padahal justru selama periode pemerintahan sekarang inilah yang terkecil,” ujarnya.
Namun Senator dari daerah Kalimantan Barat itu tidak menampik bahwa kewajiban membayar utang saat ini cukup besar. “Tetapi hal itu sebagai akibat dari pertanggung jawaban utang pada pemerintahan sebelumnya,” imbuhnya.
Komentar