Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan tata niaga bawang putih baik harga maupun pasokan barangnya dikendalikan hanya oleh beberapa orang importir.
Pernyataan tersebut diungkap Viva menggelar audiensi dengan pedagang bawang putih, di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (10/4/2018).
“Tadi para pedagang bawang putih dari beberapa daerah mengeluhkan tidak adanya pasokan bawang putih yang bisa mereka jual. Tentu ini masalah besar. Penyebabnya perdagangan bawang putih sudah membentuk pasar oligopoli,” kata Viva.
Dia jelaskan, sejak tahun 2017, 97 persen atau sekitar 450 ribu ton bawang putih di pasaran adalah impor. Di sisi lain, pemerintah telah merencanakan pada tahun 2019 swasembada bawang putih. Mestinya di tahun 2018 ini target impor diturunkan menjadi 300 ribu ton.
Tidak hanya itu ujar Viva, pemerintah juga telah mewajibkan importir untuk menanam sendiri bawang putih sebanyak lima persen dari total kuota impor yang diberikan pemerintah.
“Pertanyaannya, apakah benar importir tersebut telah menanam sendiri bawang putih sebanyak lima persen dari total kuota impor yang diberikan pemerintah? Jika sudah dilakukan, dimanakah letak bawang putih lokal itu sendiri,” tanya politikus PAN itu.
Menurut pengakuan pedagang bawang putih yang disampaikan oleh Chairul kata Viva, selama beberapa tahun belakangan pihaknya hanya menjual bawang putih impor, bukan bawang putih lokal yang ditanam petani dalam negeri.
Mewakili Pedagang Bawang Putih, Chairul mengatakan bahwa pihaknya hanya menginginkan ketersediaan bawang putih untuk dijual. Ia tidak mempedulikan di mana bawang putih itu sendiri berada, apakah dari impor atau dari petani lokal. “Sudah lebih dari seminggu kami tidak menjual bawang putih. Ini tentu memengaruhi tingkat pendapatan atau penghasilan,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Viva yang didampingi oleh sejumlah anggota Komisi IV DPR mengatakan bahwa untuk mencari solusi dan titik terang dari permasalahan tersebut, pihaknya akan segera menggelar rapat gabungan dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Polisi dan beberapa pihak terkait. Agar ke depan tidak ada lagi oligopoli.
Komentar