Jakarta, liputan.co.id – Komisi IV DPR RI sepakat dengan (Badan Urusan Logistik (Bulog) menolak rencana impor beras tahap II oleh Kementerian Perdagangan sebesar 500 ribu ton, selama ketersediaan beras dalam negeri masih cukup.
Hal tersebut tertuang dalam salah satu butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (23/5/2018).
“Ada tiga kesimpulan bersama dalam RDP kali ini. Pertama, kami meminta pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin RDP tersebut.
Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta Bulog mengidentifikasikan dan memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok di tingkat nasional dan daerah. Dan yang ketiga merupakan hal yang tengah menjadi perhatian luas adalah terkait dengan rencana Kementerian Perdagangan untuk kembali mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton.
Dalam kesimpulan rapat yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu ditegaskan bahwa baik Komisi IV DPR maupun Bulog sepakat menolak rencana impor beras tahap dua tersebut, selama ketersediaan beras dalam negeri masih mencukupi.
Komentar