Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah menaikkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, Polri serta pensiunan PNS.
Sebab menurut Fadli, lebih dari Rp17 triliun anggaran disiapkan untuk membayar THR yang akan direalisasikan pada Juni dan Juli tahun ini.
“Kalau memang pemerintah punya dana, kenapa tidak disalurkan kepada tenaga honorer, tenaga harian lepas, penyuluh dan lainnya yang selama ini gaji mereka bahkan ada yang cuma Rp100 ribu per bulan,” kata Fadli, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, banyak aduan dari masyarakat, terlebih yang berada di daerah, terkait kesejahteraan tenaga honorer. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah sepertinya masih menutup mata terkait permasalahan ini.
“Pemerintah seharusnya bisa memberi kejelasan terhadap status mereka, karena mereka jauh lebih membutuhkan,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat itu.
Fadli menilai kuatnya motif politik yang mendasari kebijakan ini. Mengingat ini merupakan momen Idul Fitri terakhir sebelum memasuki tahun politik 2019. “Hal ini sepertinya sudah lumrah terjadi jelang tahun politik, jadi nuansa politik terkait kebijakan kenaikan THR dan gaji ke-13 sangatlah kental,” pungkasnya.
Komentar