Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyoal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak selalu melibatkan Polri untuk meminta pengamanan.
Arteria mengambil contoh OTT KPK di Tulungagung dan Blitar yang merupakan daerah pemilihannya sendiri. Ada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar yang ditangkap KPK 14 hari jelang Pilkada.
“Calon bupati Tulungagung ditangkap tanpa pengamanan Polri. Polres dan Polda setempat juga ternyata tidak tahu ada OTT dari KPK,” kata Arteria, saat mengikuti rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Penangkapan tersebut ujarnya, berlangsung 14 hari menjelang pemungutan suara. Calon bupati yang elektabilitasnya 70 persen pasti menang ditangkap KPK.
“Padahal, dia dapat inovasi pelayanan publik terbaik. Di Blitar juga begitu, wali kotanya yang menerapkan APBD pro-rakyat, menerapkan sekolah gratis, dan semua hidup warganya ditanggung. Mereka malah di-OTT. Pemilihnya 92 persen,” ungkap Arteria.
Dihadapan Kapolri Tito Karnavian, politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa KPK menangkap tersangka di pendopo bupati tanpa pengamanan polisi. Namun, ketika ingin masuk ke rumah pribadi bupati Tulungangung yang kebetulan di situ ada banyak simpatisan partai, barulah KPK minta bantuan polisi setempat, karena khawatir ada kerusuhan.
“Jadi polisi dipakai hanya untuk yang seperti itu, karena takut kerusuhan,” ujar Arteria.
Dia tambahkan, kasus di Blitar juga mirip dengan Tulungagung. Kepolisian setempat tak tahu ada OTT KPK. Ia berharap, koordinasi Polri dan KPK tetap terjaga dengan baik. Penegakkan hukum harus juga saling menghormati institusi penegak hukum lain.
Komentar