Jakarta, liputan.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar forum kemitraan dengan 16 Negara yang tergabung dalam Pasific Island Forum (PIF). Acara diselenggarakan di Jakarta, pada 23-24 Juli 2018, bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta dengan tema “Diplomasi DPR RI Menuju Penguatan Kemitraan Indonesia Pasifik”. Pertemuan tersebut merupakan Forum Kemitraan Parlemen baru antar-Indonesia dan negara-negara Kepulauan di Samudera Pasifik di 16 Negara yang tergabung dalam Pasific Islands Forum (PIF).
Adapun ke-16 Negara Kepulauan itu di antaranya Kepulauan Cook, Federasi Micronesia, Fiji, Perancis Polinesia, Kiribati, Nautru, Kaledonia Baru, Niu, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salmon, Tuvalu, dan Kepulauan Vanuatu serta Indonesia.
Dalam keterangan persnya di Media Center DPR, Wakil Ketua DPR bidang Polkam Fadli Zon mengatakan, inisiatif DPR RI tersebut disambut baik dan positip oleh parlemen di Negara-negara Pasifik. Para peserta akan mengirimkan delegasi masing-masing enam orang yang dipimpin oleh Ketua Parlemen yakni Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Tonga dan Kaledonia Baru yang dipimpin masing-masing Ketua Komisi. Sekitar 85 persen dari jumlah negara-negara tersebut menyatakan akan hadir dalam forum internasional negara-negara Pasifik tersebut.
“Indonesia Pasific Parlementary Partnership (IPPP) merupakan inisiatif baru DPR RI untuk turut serta dalam pengembangan dan pembangunan kawasan Pasifik. Maka, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berada di persimpangan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, bahkan juga berada dalam lingkaran cincin api Pasifik. Dengan demikian posisi geografis tersebut membuktikan Indonesia adalah warga dari Pasifik itu sendiri,” kata Fadli Zon yang saat menggelar konferensi pers didampingi perwakilan dari pemerintah oleh Ronny Prasetyo Yuliantoro, Staf ahli Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri, Kamis (6/7/2018).
Dijelaskan juga bahwa upaya DPR tersebut adalah bagian dari diplomasi Indonesia untuk menjalankan diplomasi politik dan ekonomi di kawasan Pasifik termasuk wilayah Pasifik Selatan. Diplomasi tersebut tentu saja untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di Kawasan Indonesia Timur.
Gunaka merealisasikannya, DPR telah menjalin basis kerja sama dalam bentuk grup kerja sama bilateral (GKSB) dan memperkuat MoU di bebagai Kerja Sama Parlemen Indonesia dengan parlemen-arlemen sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Fadli menyatakan, pertemuan pertama IPPP tersebut akan membahas tema ”Human Develoment and Maritim Sustainability” yang dianggap relevan dengan kepentingan Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik. Karena itu sebagai negara kepulauan, isu-isu pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman merupakan fokus bersama Indonesia dan Negara-negara yang berada di kawasan Pasifik.
Dalam pembahasannya nanti, Delegasi IPPP akan fokus membahas tiga sesi yang masing-masing akan bembahas soal isu-isu antara lain: Bulding Partnership for Future Develomment, Parlementary Drives to Promote Potencial of Blue Economy to Ensure Sustainabel Develoment of Marine Resource dan Human Capital Development as a New Driving FORCE FOR eCONOMIC growth Indonesia-Pasific Partnership. Nantinya, di akhir sidang akan menyepakati program-program kemitraan yang bersifat jangka panjang, berkelanjutan dan nyata.
”DPR berharap pertemuan tersebut dapat menjadi gerbang baru bagi kerja sama antar-parlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara Kepulauan di Pasifik. Karena itu, DPR RI menyatakan kesiapannya guna mendorong program-program kerja sama baru dalam kerangka kemitraan parlemen tersebut,” imbuh Fadli Zon.
Komentar