Jakarta, liputan.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sejak awal selalu mendukung perjuangan Honorer Kategori 2 (K-2) untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat menerima Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan organisasi masyarakat Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI), yang mempertanyakan belum adanya kejelasan nasib guru honorer untuk diangkat sebagai CPNS, di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (8/8).
“Sejak awal kami di DPD RI mendukung perjuangan honorer K-2 bersama-sama. Kita juga sudah melakukan rapat gabungan bersama Komite I, Komite III, dan BAP. Selain itu juga telah melakukan rapat dengan Menteri PAN dan RB. Kita juga telah membuat dan menyampaikan RUU ASN untuk segera direvisi dan disahkan di DPR,” ujar Darmayanti.
Dalam audiensi tersebut, ikut hadir Ketua Umum PKRI Raymond Far-Far. Menurutnya PKRI sangat peduli pada persoalan guru honorer yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu pihaknya akan mendorong agar guru honorer dapat diangkat statusnya menjadi CPNS.
“PKRI bersama FKGH akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer dan dalam waktu dekat akan menggelar diskusi publik terkait persoalan guru honorer,” jelasnya.
Raymond Far-Far menjelaskan bahwa PKRI adalah sebuah organisasi yang tidak berafiliasi pada partai dan golongan politik manapun. Sebuah organisasi yang merealisasikan cita-cita luhur bangsa, mengisi kemerdekaan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Diskusi publik terkait guru honorer yang akan digelar di Sumatera Utara dalam waktu dekat, PKRI meminta Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis hadir dan menjadi salah satu Pembina PKRI,” pinta Raymond Far-Far.
Menanggapi permintaan PKRI tersebut, Darmayanti menyambut baik rencana kegiatan diskusi publik terkait nasib guru honorer yang akan dilakukan PKRI. ‘’Dengan demikian melalui kegiatan ini seluruh komponen masyarakat dan DPD RI ikut memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer sehingga para guru honorer dapat didengar tuntutannya oleh pemerintah dan dicarikan solusinya.
Di tempat yang sama, perwakilan dari FKGH Mandailing Natal Bisri Samsuri Nasution menyampaikan bahwa masih ribuan guru honorer K2 belum mendapatkan keputusan dari pemerintah terkait dibentuknya formasi khusus maupun seleksi khusus guru honorer K2.
“Ribuan guru honorer kategori K2 khususnya di Mandailing Natal sampai saat ini belum ada keputusan pemerintah dibentuknya formasi khusus maupun seleksi khusus guru honorer. Kemungkinan besar tidak bisa mendaftar CPNS tahun 2018 karena banyak yang berusia di atas 35 tahun,” jelas Bisri Samsuri Nasution.
Komentar