Jakarta, liputan.co.id – Mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) KPK DPR RI Henry Yosodiningrat menyatakan apa yang diungkap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru sebagian kecil dari keseluruhan prilaku lembaga antirasuah itu yang tidak terpuji.
Hal tersebut dinyatakan Henry dalam acara Dialektika Demokrasi “Polemik (Caleg Koruptor dan Calon DPD)”, di Media Center DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (4/9).
“Semua kritikan Pak Fahri terhadap KPK baru sebagian kecil saja. Sesungguhnya yang saya catat ketika di Pansus KPK dan berlanjut hingga hari ini masih sangat banyak,” kata Henry.
Anggota Komisi II juga punya data soal operasi tangkap tangan OTT Wali Kota Batu – Malang. “Saya ingat kasus OTT Wali Kota Batu. Saat ditangkap, wali kota itu lagi mandi. Tidak sedang transaksi. Tertangkap tangan sedang mandi dia,” ujar Henry.
Baru-baru ini lanjutnya, juga terulang lagi OTT terhadap para hakim di Kota Medan, Sumatera Utara. “Anehnya, ada yang salah tangkap sehingga dilepaskan. Kalau terjadi salah tangkap, bukan OTT namanya,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Demikian juga halnya dengan dugaan Fahri Hamzah terhadap KPK yang menekan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar kekeh melarang mantan narapidana korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif.
Karena itu, Henry meminta KPU meninjau kembali tentang pemberlakuan pasal larangan mantan narapidana korupsi jadi caleg. KPU ujarnya, tinjau kembali karena sudah ada empat putusan MK sebagai rujukan hukum.
“KPU tetaplah sebagai pelaksana Pemilu. Jangan berperan sebagai pembuat undang-undang. Coba kita belajar berbangsa bernegara secara baik sehingga tidak berdampak negatif terhadap wibawa KPU,” pungkasnya.
Komentar