Jakarta, liputan.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyesalkan tujuh bulan waktu tersedia menjelang pemilu presiden membuat satu kubu calon presiden tersandera karena satu isu yang tidak substantif dan melupakan isu substantif yakni soal keuangan calon anggota legislatif dan pilpres.
Salah satu isu yang sempat mengapung menurut Fahri, ada salah satu calon wakil presiden yang menyatakan menyediakan dana sebesar Rp1 triliun untuk kampanye mereka.
“Mestinya, dana Rp1 triliun itu harus jelas dari mana sumber uangnya,” kata Fahri, dalam acara Dialektika Demokrasi “Keuangan Politik dalam Pemilu: Bagaimana Menghindari Dana Haram?”, di Media Center DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/10).
Kalau dana tersebut berasal dari privat, Fahri khawatir nanti kalau pasangan tersebut menang, maka dengan sendirinya oleh pihak pembiaya tadi.
“Idealnya, pembiayaan politik di level pemilu legislatif dan presiden ditanggung negara,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Kalau negara menjadi sumber pembiayaan politik ujar dia, maka para kandidat akan datang di berbagai forum hanya untuk berdebat dan adu gagasan.
“Kalau di Indonesia tidak jelas sumber pembiayaan politiknya. Di sisi lain, mereka dituntut harus bersih dalam hal pembiayaan kampanye. Buktinya, banyak temuan kekayaan seseorang cuma Rp100 juta tapi sumbangannya bisa Rp1 miliar,” imbuh Fahri Hamzah.
Komentar