Jenewa, liputan.co.id – Maraknya korupsi yang terjadi di berbagai negara, telah menjadi ancaman serius, tak hanya bagi pembangunan namun juga bagi masa depan perdamaian dunia. Untuk mengatasinya dibutuhkan peran dan kerja sama yang kuat antarparlemen.
Demikian salah satu poin yang disampaikan Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon, di depan forum General Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) ke-139 di Jenewa, Swiss, Selasa (16/10).
“Korupsi menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia. Baik bagi perdamaian dalam makna ‘the absence of war‘, juga dalam makna ‘social justice‘, keadilan sosial. Dari sejumlah kajian yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa korelasi antara korupsi, perdamaian, dan stabilitas, mengandung hubungan yang saling mempengaruhi,” kata Fadli.
Kajian Bank Dunia pada 2011 ujar Wakil Ketua DPR RI ini, menunjukkan korelasi yang konsisten antara korupsi dan tindak kekerasan negara. Kekerasan yang dilakukan oleh negara, adalah anak kandung dari lemahnya institusi politik dan lemahnya kelembagaan politik, disebabkan salah satunya karena praktik korupsi.
Sejalan hasil studi Bank Dunia, kajian Institute for Economic and Peace (IEP) pada 2015 lanjutnya, juga menemukan model kausalitas yang mirip. IEP menegaskan, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, maka semakin tinggi pula ketidakstabilan politik negara tersebut.
Bahkan, berdasarkan kajian IEP, hubungan dua variable tersebut sangat sensitif. Artinya kata Fadli, sedikit saja terdapat kenaikan tingkat korupsi di suatu negara, maka ancaman terjadinya konflik di negara tersebut akan semakin cepat peningkatannya. Akibatnya, lembaga-lembaga negara gagal mencegah kemiskinan dan kesenjangan. Pada ujungnya, negara tak cukup kuat menahan terjadinya konflik.
Dalam forum tersebut, Fadli juga menerangkan bagaimana korupsi bisa memengaruhi stabilitas dan perdamaian dunia? Setidaknya terdapat tiga cara.
Pertama kata dia, korupsi mengganggu jalannya pelaksanaan program-program pemerintah di berbagai negara. Dampak hal ini semakin berbahaya, jika yang terganggu adalah program-program terkait langsung dengan pendidikan dan kesehatan. Persepsi kesenjangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat, akan semakin menguat. Keresahan publik yang berujung pada konflik terbuka, semakin sulit dihindari.
“Kedua, korupsi kerap menghasilkan aktor ‘rent seeker‘ (pemburu rente) yang merampas sebagian hak publik untuk kepentingan pribadi. Pihak inilah yang mengeruk keuntungan ekonomi-politik dengan merawat konflik agar selalu muncul,” ungkap Fadli.
Ketiga lanjutnya, akhirnya korupsi juga akan mengamputasi kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya secara keseluruhan.
“Sebagai satu-satunya platform parlemen lintas negara yang fokus pada isu korupsi, GOPAC saat ini telah memiliki 62 national chapter. Sebagai Presiden GOPAC, saya mengundang peran aktif para anggota parlemen yang hadir untuk bergabung bersama GOPAC, menjadi the game changer dalam menciptakan serta menjaga perdamaian dunia,” pungkasnya.
Komentar