Jakarta, liputan.co.id – Delegasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Herpin Dasmon menggelar konsultasi dengan Banggar DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (8/11).
Konsultasi dilakukan menurut Herpin Dasmon, terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019. Mereka diterima Staf Ahli Banggar DPR RI Handi Risza.
“Kami akan membahas APBD 2019. Dalam penyusunan ini banyak yang kami ingin ketahui terkait regulasi dan sistem penyusunan anggaran di DPR. Terlebih, saat ini ada dilema, di mana APBD akan tersedot oleh penganggaran tunjangan kinerja (tunkin) PNS yang hampir Rp100 miliar,” ujar Herpin.
Menyikapi permasalahan tersebut, Handi menjelaskan tugas dan fungsi Banggar DPR RI adalah membahas hal-hal yang terkait APBN dan yang langsung beririsan dengan daerah dalam mata anggaran transfer ke daerah.
“Kami di sini membahas tentang APBN, di mana APBN tersebut yang lansgung beririsan dengan daerah ada di transfer daerah. Sementara terkait kebutuhan dalam bentuk tunjangan kinerja yang penyerapannya hampir Rp100 miliar lebih tepat disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah,” kata Handi.
Dia jelaskan, APBN 2019 sudah disahkan per 31 Oktober lalu. Alokasi transfer daerah untuk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1,4 triliun, di mana anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 hanya Rp1,2 triliun.
Adapun rinciannya adalah untuk dana bagi hasil sebesar Rp21 miliar. Sementara untuk dana alokasi umum mengalami peningkatan dari Rp838 miliar pada tahun 2018, menjadi Rp859 miliar pada tahun 2019. “Peningkatan yang cukup signifikan ada pada DAK Fisik yaitu Rp172 miliar, dari sebelumnya Rp95 miliar pada tahun 2018,” ungkap Handi.
Alokasi non fisik juga mengalami peningkatan dari Rp182 miliar menjadi Rp184 miliar pada tahun 2019. Dana investasi daerah Rp8,7 miliar menjadi Rp29 miliar. Begitu juga dengan Dana Desa untuk tahun 2019, Kabupaten Pesisir Selatan mendapat alokasi Rp166 miliar.
“Kami berharap apa yang dialokasikan untuk Pesisir Selatan bisa dioptimalkan. Terlebih berkaitan dengan perencanaan daerah, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Dan aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan kepada Anggota Banggar yang merupakan perwakilan dari semua Komisi di DPR RI,” janji Handi.
Komentar