Jakarta, liputan.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta mendukung penguatan desa dengan memiliki sistem pemerintahan yang sederhana serta dipahami dan dapat diaplikasikan oleh Pemerintahan Desa guna mewujudkan kemakmuran di Indonesia.
Demikian dikatakan Oesman saat memberikan sambutan di acara Workshop & Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di Gedung International Convention Exhibition (ICE) kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong, Kamis (29/11).
“Saat ini merupakan tahun kebangkitan desa. Oleh karena itu, saya mengajak semua pemerintah desa untuk turut serta dalam membangkitkan desa. Dengan kebangkitan desa, maka desa itu makmur, dan selanjutnya kemakmuran di Indonesia akan terwujud. Untuk itu kita harus mendukung penguatan desa karena problem kemiskinan itu sebenarnya ada di tingkat desa,” kata Oesman.
Bilamana semua desa makmur kata Ketua DPD RI, maka seluruh Indonesia pasti makmur. “Bohong kalau cuma Jakarta makmur, lalu Indonesia bisa dipastikan makmur,” tegas Senator asal Kalimantan Barat itu.
Untuk dapat memakmurkan desa, Ketua Umum Gebu Minang itu menganggap desa harus memiliki sistem manajemen yang bagus. Dimana sistem tersebut harus mampu dipahami dan diterapkan oleh pemerintah desa, terutama kaitannya dengan penggunana dana desa.
“Bagaimana memakmurkan desa itu pakai sistem. Desa harus diberikan sistem, tidak usah diberikan pidato yang muluk-muluk yang tidak dimengerti. Desa memerlukan pemikiran sederhana dan pasti,” tegas Oesman.
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Apdesi, Akhmad Muqowam, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, dan anggota DPR Akbar Faizal, Oesman menambahkan, untuk membentuk sistem desa yang bagus, membutuhkan 5-S.
“S pertama adalah ‘strategy’. Sebuah desa harus memiliki strategi untuk memakmurkan daerahnya. S Kedua adalah ‘struktur’, di mana struktur pemerintahan desa harus dapat bekerja. S ketiga adalah ‘skill’, di mana seseorang yang menduduki sebuah jabatan, haruslah tepat. S Keempat adalah ‘sistem’ yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dan S kelima adalah ‘speed & target’, di mana desa harus memiliki sasaran dan juga ukuran pencapaian dari sasaran tersebut,” ungkap dia.
Selain itu, Oesman Sapta juga menyinggung peran Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki sistem dan manajemen desa. Menurutnya, di era pemerintahan Joko Widodo, nama Apdesi baru terdengar gaungnya. Menurutnya, Jokowi mampu membuat sistem di desa yang dapat membangkitkan desa.
“Presiden bekerja tidak untuk dikasihani, tapi beliau mengabdi kepada masyarakat desa, dan dengan segala kekurangan yang ada di desa ingin diperbaiki sistem manajemennya,” pungkas Oesman.
Komentar