Lhokseumawe, liputan.co.id – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh Sudirman meminta Kementerian Dalam Negeri tidak asal menyetujui klaim sepihak Provinsi Sumatera Utara atas empat pulau yang merupakan wilayah Aceh Singkil Provinsi Aceh.
Pulau dimaksud ujar Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil, ke dalam wilayah Tapanuli Tengah.
Hal tersebut dinyatakan Haji Uma kepada media, Selasa (8/11/2018), menyikapi masuknya empat pulau wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ke dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara.
“Saya telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Aceh Singkil yang mengakui klaim tersebut mencuat dalam rapat masalah tapal batas di Kemendagri yang dihadirinya. Hal ini sangat kita sesalkan, apalagi jika pihak Kemendagri malah memberi lampu hijau. Karena akan merugikan Aceh dan menyulut potensi konflik tapal batas wilayah,” tegas Haji Uma.
Menurut Haji Uma, saat mencuat masalah klaim wilayah Aceh Singkil oleh Sumut sebelumnya, sempat bertemu Nur Marpaung, Wagub Sumut sebelumnya di Kantor KONI Pusat (28/11/2017). Kala itu kata Haji Uma, Wagub Sumut periode sebelunya sempat menyatakan bahwa Pemprov Sumut telah merevisi batas wilayahnya.
Namun upaya klaim wilayah ini terus berjalan. Bahkan informasi yang diperoleh Haji Uma dari Wabup Aceh Singkil, Sazali, diketahui bahwa Sumut telah memasukkan empat pulau di Aceh Singkil ke dalam wilayahnya sejak 2009 lalu. Dalam hal ini, Haji Uma turut mengapresiasi sikap Wabup Aceh Singkil yang dengan tegas menolak masuknya pulau di Aceh Singkil dalam wilayah Tapanuli Tengah pada rapat terkait tapal batas wilayah di Kemendagri.
Menindaklanjuti masalah ini, Haji Uma telah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPD RI Damayanti Lubis yang juga Senator asal Provinsi Sumut.
“Saya telah membahas ini dengan Wakil Ketua DPD RI. Kita berencana duduk membahas masalah ini di Jakarta dalam waktu dekat ini. Selain itu, Wakil Ketua DPD RI juga berencana akan menyampaikan ini dalam pertemuannya dengan Gubernur dan Kepala Bappeda pada waktu dekat ini,” ungkapHaji Uma.
Terkait masalah klaim wilayah ini, Haji Uma berharap agar Pemerintah Aceh dan semua komponen terkait lainnya untuk memberi perhatian serius terhadap masalah ini. “Apalagi dari informasi berkembang, Kemendagri turut memberi lampu hijau terhadap klaim oleh Provinsi Sumut ini. Apabila keempat pulau itu menjadi wilayah Sumut, tentu akan merugikan Aceh,” imbuhnya.
Komentar