Jakarta, liputan.co.id – Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI Ma’ruf Cahyono mengatakan protokoler adalah insan-insan yang serba tahu sehingga saat ditanya apa saja bisa menjawab.
Hal tersebut dikatakan Ma’ruf saat membuka “Forum Koordinasi Protokoler 2018” yang diikuti 125 orang protokoler dari kementerian, lembaga dan badan pemerintahan, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (15/11).
“Protokoler ini sebagai insan-insan yang serba tahu sehingga saat ditanya apa saja bisa menjawab. Sehingga mereka adalah sosok yang sangat luar biasa,” kata Ma’ruf.
Dijelaskan Ma’ruf, forum yang diselenggarakan kali pertama ini adalah kegiatan yang sangat penting. Koordinasi dan komunikasi menurut pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu merupakan tindakan yang mempunyai makna. “Komunikasi dan koordinasi membuat hidup kita menjadi tersambung dengan yang lain,” tegas dia.
Sebagai acara yang menghimpun bagian protokol dari berbagai lembaga, Ma’ruf Cahyono mengharap dalam pertemuan tersebut terjadi sharing mengenai keprotokolan. Diakui meski ada aturan umum mengenai keprotokolan namun masing-masing lembaga memiliki keprotokolan tersendiri dengan karakteristik yang ada. “Disinilah perlu ada sharing sebab ada aturan keprotokolan yang belum dipahami pihak yang lain,” ungkapnya.
Ma’ruf mencontohkan perbedaan yang masih bisa terjadi sebelum era reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi maka segala hal yang terkait MPR selalu ditempatkan nomor satu, mulai dari posisi duduk hingga nomor surat. Hal inilah yang menurutnya bisa menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut untuk membahas keprotokolan antarlembaga negara selepas reformasi. “Sebab MPR sekarang menjadi lembaga setara dengan lainnya,” kata Ma’ruf.
Keprotokolan diatur dalam regulasi yang bertujuan untuk menempatkan orang pada posisi dan rasa hormat. Di MPR sendiri keprotokolan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib MPR. Sementara lembaga lain punya aturan protokol sendiri. “Dari semua aturan yang dimiliki masing-masing lembaga, maka perlu disinergikan sehingga bisa mengakomodir semua tanpa menimbulkan masalah di lapangan,” saran Ma’ruf.
Hal seperti inilah perlu dibicarakan dan dibahas sehingga selepas forum ini menghasilkan rekomendasi keprotokolan yang mampu memberi layanan yang bisa memuaskan semua pihak. Untuk itulah imbuh Ma’ruf, keprotokolan harus di-back up dengan regulasi yang dipahami semua sehingga perlu komunikasi antar-protokoler.
Ma’ruf juga berharap agar rekomendasi atau keputusan bersama bisa ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya secara intensif untuk mensinergikan semua yang terlibat dalam keprotokolan.
Komentar