Jakarta, liputan.co.id – Anggota DPD RI Matheus Stefi Pasimanjeku meminta Pemerintah Pusat turun tangan mengatasi persoalan kelapa kopra yang harganya turun drastis di Maluku Utara.
Sebelumnya ratusan petani yang tergabung dalam Pergerakan Petani Kopra (PPK) Tarakani di seluruh wilayah Galela, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut) memboikot jalan trans Tobelo-Galela sebagai protes atas anjloknya harga kopra di daerah itu.
“Jadi, kami DPD meminta Pemerintah Pusat untuk meningkatkan harga kopra di Malut,” tutur Stefi di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis, (6/12).
Harga kopra di Tobelo saat ini bervariasi dari Rp2.200-Rp3.000 per Kg yang sebelumnya dari harga Rp12.000 per Kg itu, menurut Stefi, pasti ada permainan kartel didalamnya. “Polisi juga dalam hal ini mengawasi hal itu,” ungkapnya.
Kata Stefi, anjloknya harga Kopra itu membuat banyak anak petani yang putus sekolah. Sebab, sebagian besar hajat hidup masyarakat Maluku Utara sangat bergantung pada hasil tani kopra.
Senator Maluku Utara ini juga telah menyampaikan aspirasinya dalam Paripurna DPD RI. Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil kementerian terkait, guna untuk mencari solusi terbaik.
Jika nanti usai rapat dengan kementerian terkait dan kepolisian, maka DPD RI akan melakukan tim investigasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
“Jadi, kami sangat butuhkan Pemerintah Pusat untuk memberikan solusi terbaik untuk mengatasi harga kopra di Maluku Utara itu ya,” pungkas Stefi Pasimanjeku.
Komentar