Jakarta, liputan.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Termasuk kata Baidowi, penyiapan logistik dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU sudah bekerja sesuai dengan prosedurnya.
“Persoalan di luar, ada kecurigaan, terus ada macam-macam, itu kan baru kecurigaan dan membutuhkan pembuktian,” kata Baidowi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan jajaran Kemendagri, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1).
Soal hoaks surat suara yang beredar di media belakangan ini misalnya. Menurut politikus PPP ini, bukan kerja dari KPU, tetapi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin mengacaukan proses demokrasi yang sedang dibangun oleh KPU.
Saat itu ujar dia, KPU dan Bawaslu langsung melakukan pengecekan ke kantor Bea Cukai di Jakarta Utara, dan ternyata hasilnya nihil.
“Kertas suara dicetak saja belum, kok sudah tercoblos. Nah itu bukan kesalahan KPU. Justru kalau KPU tidak tanggap dan tidak datang ke sana, dikhawatirkan akan mengarah kepada isu delegitimasi KPU. Karena pasti sudah informasinya liar dan bias ke mana-mana. Awalnya informasi kotak, bisa menjadi lonjong, bisa menjadi bulat, bahkan bisa menjadi pipih,” tegas Baidowi.
Peristiwa seperti lanjut Baidowi, adalah konsekuensi dari pola komunikasi tidak langsung, dengan era media sosial. Di mana semua diolah sedemikian rupa seolah-olah itu benar. Bahkan sudah diketahui dan dipastikan oleh KPU bahwa surat suara tercoblos itu hoaks, masih ada pihak-pihak yang menyebarluaskannya. “Tapi itulah anomali perpolitikan kita di era media sosial,” imbuh wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur XI itu.
Komentar