Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher meminta Kementerian Agama tetap meningkatkan jaminan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi jemaah Haji Indonesia. Menurutnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini tidak naik jangan diasumsikan dengan tidak ada peningkatan pelayanan terhadap jemaah.
“Meski biaya tidak naik, tetapi pelayanan haji harus maksimal, karena ini bagian dari tanggung jawab negara dan DPR untuk memberi yang terbaik bagi rakyat,” kata Ali Taher, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/2).
Negara lanjut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini memiliki dana yang lebih dari cukup, yang sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Sampai akhir tahun 2018 lalu, jumlah dana Haji secara keseluruhan termasuk Dana Abadi Umat (DAU) mencapai Rp113 triliun.
Dana sebesar itu, ujar Ali, bila ada kenaikan, itu masih dalam batas yang sangat wajar dan sangat rasional. Mungkin saja tahun mendatang kenaikan atau bahkan penurunan biaya Haji bisa terjadi, tergantung kemampuan pengelolaan anggaran oleh BPKH.
“Komitmen yang kita bangun sekarang ini adalah untuk rakyat. Jemaah haji kita kebanyakan dari desa, dari buruh, tani dan nelayan, sehingga ketidaknaikan ini sangat berarti sekali buat mereka,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Banten itu.
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama RI imbuhnya, telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019 rata-rata sebesar Rp35.235.602. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan dari BPIH tahun 2018.
“Di luar dugaan kita bahwa hampir seluruh fraksi-fraksi sangat memberikan persetujuan ini, tanpa ada tekanan-tekanan psikologis maupun politis. Bahwa ini benar-benar menunjukkan kerja umat, kerja kebangsaan, sekaligus kerja ibadah yang kita lakukan bersama-sama,” puji Ali.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid (F-Gerindra) menuturkan terkait perekaman data biometrik yang dianggapnya merupakan salah satu titik rawan dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Ia menambahkan, perekaman biometrik tahun lalu berjalan lancar karena biometrik tidak menjadi syarat pembuatan Visa.
“Kami minta dengan sangat, agar Kementerian Agama mendesak Kerajaan Arab Saudi agar pembuatan biometrik tidak dikaitkan dengan Visa seperti halnya tahun yang lalu. Sehingga semua yang sudah kita siapkan dengan baik itu bisa kembali baik seperti tahun yang lalu,” pungkas politisi dapil Jawa Barat I itu.
Komentar