Jakarta – Komisi III DPR RI melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan para calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Sisi yang didalami oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR yang hadir dalam fit and proper test kali ini mulai riwayat profesi, pengetahuan hukum, hingga hubungan khusus.
Sebelumnya, para calon hakim MK memaparkan lebih dulu isi makalah yang ditulisnya beberapa waktu lalu.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J. Mahesa, Rabu (6/2/2019), di Gedung DPR menghadirkan Hesti Armiwulan Sochma Wardiah sebagai calon pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani sempat bertanya keterlibatan Hesti dalam partai politik dan tidak membuat LHKPN saat menjadi komisioner Komnas HAM.
Menyikapi hal tersebut, calon hakim konstitusi yang satu-satunya perempuan ini menjawab, keterlibatannya dalam partai politik hanya sebatas menjadi caleg Partai Golkar di daerah pemilihan Jawa Timur I pada pemilu yang lalu.
Sementara soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak dibuatnya saat menjadi komisioner Komnas HAM, Hesti hanya menjawab, semua bahan laporan sudah diserahkan kepada sekretariat Komnas HAM. Tapi, ia tak mengonfirmasi lagi apakah berkas laporan itu sudah dilaporkan ke KPK.
Yang menarik ketika Anggota Komisi III Adies Kadir mengajukan pertanyaan soal hubungan Hesti dengan mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman. Secara lugas ia menjawab, hubungannya sebatas urusan profesional. Ketika itu, ia mengaku membantu Basofi dalam membuat buku. “Tak ada hubungan khusus selain urusan profesi,” jawab Hesti.
Komisi III menggelar uji kelayakan ini selama dua hari penuh untuk sebelas calon. Hari pertama ini menguji enam calon. Selain Hesti, lima lainnya adalah Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi yakup, Galang Asmara, Wahiduddin Adam, dan Refly Harun. Uji kepatutan ini disaksikan pula tim ahli yang sudah ditunjuk Komisi III DPR RI.
Komentar