Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memastikan akan berkirim surat kepada pemerintah untuk mengefektifkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mengefektifkan BPD menurut Fadli, penting untuk mengawasi Dana Desa yang saat ini dinilai banyak diselewengkan.
Hal itu dinyatakan Fadli, saat menerima aspirasi yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Deden Syamsuddin beserta jajaran, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (26/2/2019).
“Saat ini banyak kasus penyelewengan Dana Desa di beberapa wilayah. Untuk itu, memberdayakan BPD yang ada di hampir setiap desa diharapkan dapat mengurangi penyelewengan Dana Desa. Selain itu, Anggota BPD juga bisa diberdayakan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat,” kata Fadli.
Sebelumnya, di hadapan Fadli Zon, Deden menyampaikan keluhannya mengenai asosiasi BPD yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, BPD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“BPD adalah penyelenggara pemerintah bersama perangkat desa. Tugas kami itu mengawasi, menerima aspirasi, memberikan informasi serta merencanakan anggaran. Namun selama ini pemerintah hanya fokus kepada perangkat desa saja. Jangan sampai kami dilahirkan tetapi dilupakan,” ungkap Deden.
Komentar