Ini Alasan MPR RI Ikut Pameran “Kampung Hukum 2019”

Jakarta – Kepala Biro Humas MPR RI Siti Fauziah menyatakan sangat relevan kehadiran MPR RI dalam ajang pameran “Kampung Hukum 2019”. Alasannya, MPR RI adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan produk hukum tertinggi yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Demikian dikatakan Siti di sela-sela Pameran “Kampung Hukum 2019” yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA), sekaligus sebagai ajang Laporan Tahunan MA, dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta seluruh Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara dan Kementerian, di di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Rabu (27/2/2019).

“Keikutsertaan MPR dalam pameran ini ditujukan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pengunjung pameran tentang tugas-tugas dan kewenangan MPR RI, serta berbagai istilah-istilah kenegaraan yang berubah dan berkembang pasca amandemen UUD. Salah satunya adalah perubahan penyebutan konstitusi Indonesia pasca amandemen UUD tidak lagi UUD 1945, tapi menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Siti.

Selain itu lanjutnya, keikutsertaan MPR RI dalam kegiatan MA ini, juga salah satu upaya MPR RI untuk memberikan pemahaman serta pencerahan seputar Majelis. “Ini sangat penting sebab MPR adalah rumah rakyat Indonesia, milik rakyat Indonesia,” tegasnya.

MPR RI menurut Siti, berharap partisipasi MPR dalam pameran “Kampung Hukum 2019” akan berdampak positif bagi pengunjung untuk menambah wawasan dan pegetahuan pengunjung tentang MPR, tugas-tugas serta kewenangannya serta informasi kekinian tentang konstitusi dan Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Diketahui, pameran “Kampung Hukum 2019” secara resmi dibuka pada pukul 13.00 WIB. Namun sejak pukul 08.00 WIB, pengunjung silih berganti memadati gerai MPR RI. Mereka antara lain dari para profesional, pegawai, akademisi, peneliti, guru besar, para hakim bahkan para pelajar SMA serta mahasiswa dan mahasiswi bidang studi hukum.

Komentar